Ridwan Kamil Usul Tol Baru, ATI: Perencanaan Harus Komprehensif

oleh

Ridwan Kamil Usul Tol Baru, ATI: Perencanaan Harus Komprehensif. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beberapa waktu lalu mewacanakan pembangunan jalan tol baru di kawasan utara provinsi itu.

News, Jakarta – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beberapa waktu lalu mewacanakan pembangunan jalan tol baru di kawasan utara provinsi itu meskipun sudah ada tol Trans Jawa yang melintasi daerah tersebut. Jalan tol baru di wilayah utara Jawa Barat dibutuhkan karena bisa mengurangi beban jalan tol Cipularang atau jalan tol Cikampek – Palimanan.

 Ridwan Kamil Usul Tol di Utara Jawa Barat, Begini Respons BPJT

Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Krist Ade Sudiyono mengatakan bahwa asosiasi menyambut baik keinginan Pemprov Jabar itu, Namun, katanya, beberapa hal perlu diperhatikan.

“Tentu saya menyambut baik ide ide untuk mengembangkan industri jalan tol nasional. Namun, dalam perspektif pengembangan industri, tentu ide ini harus melalui tahapan perencanaan yang komprehensif,” kata Krist, Ahad, 7 Juli 2019.

Menurut Krist, membangun jalan tol tidak boleh serta merta tanpa ada kesatuan integrasi karena merupakan bagian dari jaringan jalan nasional.

Demikian juga dari aspek bisnisnya, apakah jalan tol baru tersebut layak secara bisnis sehingga menarik bagi investasi. Meski begitu, pihaknya mengatakan belum mendapatkan informasi yang lebih lengkap dari ide Gubernur Jabar itu.

Sebelumnya, Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT menunggu usulan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan wacana yang digulirkan Gubernur Ridwan Kamil tersebut. Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan bahwa sampai dengan saat ini prakarsa pembangunan jalan tol baik oleh pemerintah daerah maupun badan usaha belum sampai ke pihaknya sehingga BPJT belum dapat menindaklanjutinya.

 IKEA Buka di Bandung, Ridwan Kamil Titip Bambu

Menanggapi usul Ridwan Kamil itu, Danang menjelaskan, biasanya yang mengajukan usulan pembangunan jalan tol adalah badan usaha, bukan pemerintah daerah. “Jadi, kalau badan usahanya ada minat prakarsa, nanti badan usaha mengajukan ke menteri (Menteri PUPR), menteri ke Dirjen Pembiayaan Infrasturktur dan ke (Dirjen) Bina Marga. Evaluasi teknis (dari) kami, setelah itu akan terima dokumen jadi,” ujarnya, akhir pekan lalu.

BISNIS

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!