Sri Mulyani Tunggu Raker 6 Jam Tapi Ditunda, Ini Penjelasan DPR

oleh

Sri Mulyani Tunggu Raker 6 Jam Tapi Ditunda, Ini Penjelasan DPR. Komisi XI DPR menjelaskan terkait penundaan rapat kerja (raker) dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memgenai RKAKL Kementerian Keuangan.

Jakarta – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjelaskan terkait penundaan rapat kerja (raker) dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memgenai RKAKL Kementerian Keuangan. Pasalnya, dalam penundaan tersebut ternyata Sri Mulyani telah menunggu selama enam jam namun pada akhirnya raker ditunda ke tanggal 16 September 2019.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengungkapkan bahwa penundaan rapat terjadi bukan untuk yang pertama kalinya. Bahkan, raker bersama Menkeu sering ditunda karena beberapa hal.

“Pembatalan rapat Komisi XI dengan Menkeu bukan pertama kali ini saja terjadi. Bahkan lebih sering pembatalan agenda rapat di Komisi XI terjadi karena alasan dari Kemenkeu disebabkan Menkeu SMI sedang ratas dengan presiden, menkeu SMI mendadak dipanggil presiden, atau menkeu SMI sedang perjalanan dinas ke luar negeri,” kata Misbakhun dalam keterangannya, Jakarta, Senin (9/9/2019).

“Sehingga kalau dikatakan bahwa Menkeu SMI menunggu sampai 6 jam di DPR penjelasannya tidak bisa sepihak dari Menkeu semata,” tambahnya.

Raker Komisi XI dengan Menteri Keuangan tentang RKAKL Kementerian Keuangan awalnya dijadwalkan pada pukul 14.00 WIB tanggal 6 September 2019. Pada pagi harinya, Komisi XI sejak pukul 09.00 WIB rapat dengan jajaran Kemenkeu, yaitu Dirjen Kekayaan Negara, Dirjen Perbendaharaan, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, beserta beberapa Direksi BUMN di lingkungan Kemenkeu yang menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) di RAPBN 2020 yaitu PT Pusat Investasi Pemerintah, PT Geo Dipa dan PT Sarana Multigriya Finance.

Raker tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Supriyatno dan dihadiri oleh anggota Komisi XI termasuk dirinya.

“Saya hadir di rapat sejak awal. Mendengarkan penjelasan semua Dirjen, Kepala BKF dan para Dirut BUMN. Soal kepentingan PMN di BUMN dan penyertaan pemerintah Indonesia pada lembaga Internasional. Dilanjutkan dengan forum pertanyaan. Kemudian rapat di skors untuk istirahat Sholat Jumat dan makan siang pada pukul 11.45 WIB,” jelas dia.

Setelah ibadah, rapat dilanjutkan lagi pada pukul 13.45 WIB dengan agenda menjawab pertanyaan dan pendalaman. Semua pertanyaan dan pendalaman selesai pada pukul 15.45 WIB. Dilanjutkan dengan dengan rapat internal Komisi XI soal pengambilan keputusan.

Setelah menutup rapat dengan jajaran pejabat eselon I Kementerian Keuangan, Komisi XI mengadakan rapat internal dan memutuskan bahwa raker RKAKL Kementerian Keuangan diagendakan menjadi pukul 19.00 WIB. Itu pun, dengan catatan harus dihadiri oleh dua pimpinan sesuai dengan tata terbit yang berlaku.

“Setiap perkembangan di informasikan dengan sangat baik oleh sekretariat Komisi XI dengan penghubung Kemenkeu biro KLI dan protokoler Menkeu,” jelasnya.

Sehingga, penundaan rapat yang terjadi bukan untuk yang pertama kalinya. Melainkan sudah pernah terjadi dengan berbagai alasan. Sehingga, persetujuan RKAKL Kementerian Keuangan yang sekitar Rp 44 triliun itu ditunda karena pimpinan rapat yang hadir hanya satu orang.

“Sebenarnya aturan pimpinan rapat yang hadir harus 2 orang pimpinan sesuai tata tertib DPR di UU MD3 adalah dalam rangka memperkuat legitimasi persetujuan yang diberikan DPR kepada RAKL Kemenkeu 2020 yang mencapai Rp 44 Triliun lebih dan PMN pada BUMN Kemenkeu yang besarnya mencapai Rp 54 Triliun lebih,” ungkap dia.

Simak Video “Lenggak-lenggok Sri Mulyani Tirukan Gerakan Tarian Anak STAN”


Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!