JAKARTA,Weradio.co.id - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Titiek Soeharto mengungkapkan rencana untuk membahas kemungkinan beras satu harga di Indonesia. Dia menyampaikan bahwa Komisi IV akan membahas program beras satu harga setelah masa reses anggota DPR RI selesai.
Titiek Soeharto mengatakan, Komisi IV DPR akan membahas mengenai beras satu harga dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
"Belum, nanti kami habis reses baru ketemu dengan Menteri lagi, kami bicara," ujar Titiek saat ditemui di sela-sela Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta seperti dikutip Weradio.co.id dari antara.
Ia memastikan bahwa sampai saat ini belum ada pembahasan terkait program beras satu harga bersama dengan kementerian/ lembaga (K/L).
BACA JUGA:Presiden Prabowo Senang Petani Senyum Lagi Karena Indonesia Sudah Ekspor Beras dan Jagung
"Belum ada pembahasan. Kami kan baru reses, nanti baru mau masuk, nanti baru kami mau nanya bahas apa," ujar Titiek lagi.
Menurutnya, setiap kebijakan utamanya yang penting adalah untuk kebaikan masyarakat, dan tidak memberikan kesempatan bagi tengkulak memainkan harga beras.
"Buat kita pokoknya yang terbaik untuk masyarakat. Jangan ada kesempatan buat tengkulak-tengkulak bermain di situ," ujar Titiek.
Menyederhanakan Kelas Mutu Beras
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan segera melapor kepada Presiden Prabowo Subianto terkait perubahan harga eceran tertinggi (HET) untuk menyederhanakan kelas mutu beras dari premium dan medium menjadi beras reguler dan beras khusus.
BACA JUGA:Komedian Mpok Alpa Meninggal Dunia di Usia 38 Tahun Karena Kanker
Zulhas mengatakan pemerintah telah melakukan rapat koordinasi untuk penetapan beras satu harga, yang harus berdasarkan persetujuan Presiden.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah sudah memiliki HET terbaru untuk beras, namun, ia belum bisa memberikan bocoran.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan perubahan HET tidak bisa diputuskan secara tergesa-gesa.
Menurut dia, beras merupakan isu yang sensitif, sehingga harus diterapkan kebijakan yang tidak merupakan hulu dan hilir.