JAKARTA,Weradio.co.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengambil keputusan tegas dengan menutup sementara aktivitas tambang di wilayah Parung Panjang Kabupaten Bogor. Penyebabnya karena tidak beraturannya truk penambang dalam melewati jalan yang rusak di area setempat yang sedang diperbaiki.
Keputusan KDM ini mendapatkan reaksi keras dari para penambang. Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cigudeg, Parung Panjang, Rumpin, dan Tenjo menggelar aksi unjuk rasa di Kampung Lebak Wangi, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin 29 September 2025.
Aksi ini dilakukan untuk menolak kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menghentikan sementara kegiatan usaha pertambangan di wilayah Cigudeg dan Rumpin melalui surat edaran atau SE Nomor 144.
KDM memberi jawaban elegan soal demo penolakan ini. Dia mempertanyakan apakah para pelaku penambang peduli dengan dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat.
BACA JUGA:Tok! Pemerintah Tutup Semua Dapur MBG yang Sebabkan Keracunan
"Saya memahami kegelisahan, kekecewaan dan kemarahan Anda atas keputusan saya menutup sementara tambang Parung Panjang, para penambang kehilangan pendapatannya, pengusaha angkutan kehilangan pemasukan," kata Dedi Mulyadi di video yang dirilis di instagram miliknya.
"Saya paham banyak pihak yang dirugikan. Tapi Anda juga harus paham dari 2019-2024 ada 195 orang meninggal di jalanan karena terlindas truk, tersenggol, bertabrakan. Ada 104 luka berat
"Pertanyannya adalah kemana Anda semua ketika banyak anak-anak kehilangan bapaknya, banyak suami yang kehilangan istri, banyak kakak adek kehilangan saudaranya, ada tangis pilu
"Kemana Anda karena problem sosial yang ditimbulkan, berapa derita masyarakat menderita ISPA, berapa hancurnya ekosistem sekitar parung panjang."
BACA JUGA:BNI Dukung Dana Lestari ITB lewat wondr ITB Ultra Marathon 2025
Tidak Anti Tambang
KDM, panggilan akrab Dedi Mulyadi kembali menegaskan, tidak anti dengan penambangan. Soalnya, itu juga membantu ekonomi tapi dampak penambangan sudah tidak terkontrol dengan baik.
"Gubernur bertindak atas nama ekosistem, atas nama keadilan tapi kita juga pertimbangkan ekonomi," katanya.
"Saya tidak anti penambangan, tetapi saya sangat bersikap empati dengan rakyat yang menderita.Saya kecewa kenapa seolah tidak peduli dengan kepentingan orang lain
"Pada saat jalan sedang dibangun pemprov, baru beberapa hari terus dilindas, berapa puluh miliar kerugian kami bila itu dibiarkan. Ke depan kami harus membangun lagi jalan, berapa triliun yang harus kami siapkan.