AMBON, Weradio.co.id - Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo mendorong agar Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) secara masif memperluas penggunaan sistem elektronik dalam penarikan retribusi, terutama pada sektor parkir dan sektor-sektor potensial lainnya, yang diharapkan dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Desakan ini muncul sebagai respons terhadap upaya peningkatan PAD, yang dinilai belum optimal dan masih terpusat di wilayah perkotaan. Alhidayat Wajo menegaskan, penerapan sistem digital dalam penarikan retribusi harus diperluas hingga ke tingkat desa dan kecamatan, tidak hanya terbatas pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yang selama ini beroperasi di wilayah kota atau kabupaten.
"Kita ingin Dispenda lebih agresif dalam menjangkau potensi PAD yang ada, di seluruh wilayah Maluku. Jangan hanya fokus pada satu atau dua titik di UPTD saja," tegas Alhidayat Wajo kepada wartawan di Gedung DPRD Maluku, Jumat 21 November 2025.
Menurut Alhidayat, potensi PAD di wilayah pedesaan dan kecamatan sangat besar dan belum tergali secara maksimal. Dengan memperluas penggunaan sistem elektronik, diharapkan proses penarikan retribusi dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
BACA JUGA:Ketua Umum PYC Dr Filda Citra Yusgiantoro Raih Penghargaan Monash University
"Kita harus memanfaatkan teknologi, untuk meningkatkan PAD. Sistem elektronik dapat meminimalisir kebocoran, dan meningkatkan efisiensi dalam proses penarikan retribusi," ujarnya. Alhidayat juga mengapresiasi upaya intensifikasi yang telah dilakukan oleh Dispenda dalam sebulan terakhir, termasuk program pembebasan pajak yang berhasil menghasilkan tambahan penerimaan sekitar Rp4 miliar.
Namun, ia menekankan bahwa upaya ini harus terus ditingkatkan dan diperluas, agar target PAD yang telah ditetapkan dapat tercapai, bahkan dilampaui. "Tambahan penerimaan sebesar Rp4 miliar itu tentu menggembirakan, tetapi kita tidak boleh cepat berpuas diri. Masih banyak potensi PAD yang belum tergali secara optimal," katanya.
Pasalnya, kata dia, Komisi III menargetkan capaian PAD terus meningkat hingga akhir tahun 2025. Bahkan untuk tahun depan, mereka telah memasang target yang lebih tinggi.
"Kami optimis, dengan kerja keras dan inovasi yang terus dilakukan oleh Dispenda, target PAD yang lebih tinggi di tahun depan dapat tercapai. Tentu, dukungan dari seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, sangat dibutuhkan," imbuh Alhidayat.
BACA JUGA:BRI Life Perluas Jangkauan Nasabah dan Peningkatan Kualitas Layanan
Dengan adanya dorongan dari DPRD Maluku ini, diharapkan Dispenda dapat segera mengambil langkah-langkah strategis, untuk memperluas penggunaan sistem elektronik dalam penarikan retribusi hingga ke pelosok desa.
"Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan daerah, dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku," tutup dia.