O P I N I
Oleh: Elisabet Sanly Novani
Ketidaksinkronan koordinasi lintas lembaga pemerintah kembali menjadi sorotan dalam pemberitaan media nasional, terutama terkait dinamika birokrasi menjelang Pilkada dan isu pelayanan publik. Fenomena ini menggambarkan kompleksitas komunikasi organisasi yang tak hanya berkaitan dengan alur instruksional, tapi juga struktur jaringan informasi antarlembaga.
Artikel ini bertujuan menganalisis isu tersebut melalui integrasi Systems Theory dan Network Theory untuk memahami bagaimana struktur, relasi, dan aliran informasi berkontribusi pada ketidakefektifan koordinasi. Dengan menggunakan metode literature review terhadap lima artikel terbitan 2018–2024, pembahasan artikel ini mengidentifikasi problem interdependensi antarunit, lemahnya feedback dalam sistem terbuka, serta ketidakseimbangan centrality dalam jaringan komunikasi birokrasi.
Analisis menunjukkan bahwa Systems Theory efektif menjelaskan ketergantungan antarsubsistem, sementara Network Theory memberikan perspektif struktural tentang pola konektivitas dan fragmentasi jaringan. Sintesis kedua teori menawarkan strategi perbaikan berbasis penguatan node sentral, peningkatan keterbukaan informasi, dan pembangunan mekanisme komunikasi lintas cluster.
Dalam beberapa bulan terakhir, isu ketidaksinkronan koordinasi lintas lembaga pemerintah menjadi sorotan media nasional, sebagaimana dilaporkan oleh Kompas.com yang menyoroti kasus disharmoni komunikasi dalam birokrasi daerah maupun kementerian terkait layanan publik. Fenomena ini menegaskan bahwa struktur komunikasi organisasi publik Indonesia masih menghadapi tantangan fundamental dalam mengelola arus informasi yang kompleks dan berlapis (Rahmawati & Hidayat, 2022).
Kesenjangan penelitian (gap) tampak pada terbatasnya kajian yang mengintegrasikan Systems Theory dan Network Theory untuk menganalisis fenomena komunikasi organisasi dalam konteks aktual Indonesia. Sebagian besar studi terdahulu menggunakan salah satu teori secara terpisah dan menghasilkan analisis yang parsial (Farazmand, 2021). Padahal, dinamika birokrasi publik merupakan campuran antara hubungan sistemik dan struktur jaringan yang kompleks.
Penggunaan Systems Theory relevan untuk menjelaskan bagaimana lembaga pemerintah berfungsi sebagai sistem terbuka yang harus menjaga keseimbangan, melakukan adaptasi, dan mengelola interdependensi. Sementara itu, Network Theory penting untuk memahami bagaimana node, relasi, dan arus informasi menentukan efektivitas koordinasi (Liu & Yuan, 2019).
Artikel ini menggunakan metode literature review untuk mengidentifikasi pola umum dari penelitian mengenai komunikasi organisasi publik. Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan beberapa kriteria. Pertama, artikel harus diterbitkan antara tahun 2018 hingga 2024 untuk menjamin relevansi dengan konteks komunikasi organisasi modern. Kedua, artikel harus membahas konsep Systems Theory, Network Theory, atau dinamika komunikasi dalam organisasi publik, sehingga dapat mendukung analisis fenomena aktual.
Ketiga, artikel diprioritaskan dari jurnal bereputasi seperti jurnal terakreditasi Sinta dan jurnal internasionalterindeks Scopus, sehingga validitas ilmiahnya dapat dipertanggungjawabkan. Dari hasil penelusuran, lima artikel dipilih karena menyoroti tema interdependensi organisasi, arus informasi, struktur jaringan, dan efektivitas koordinasi pemerintahan (Setiawan, 2023; Rahmawati & Hidayat, 2022; Liu & Yuan, 2019; Farazmand, 2021; Baldwin et al., 2020).
Literatur menunjukkan bahwa organisasi publik sering menghadapi kendala dalam menyatukan arus informasi antarlembaga karena sifat birokrasi yang hierarkis dan penuh fragmentasi. Rahmawati dan Hidayat (2022) menemukan bahwa ketidaksinkronan koordinasi terjadi akibat lemahnya hubungan antarsubsistem dan tidak meratanya informasi yang diterima oleh unit-unit kunci.
Liu dan Yuan (2019) menekankan bahwa struktur jaringan komunikasi publik masih sangat tersegmentasi ke dalam cluster yang bersifat struktural, sehingga memperlambat aliran informasi. Sementara itu, Farazmand (2021) menyoroti bahwa organisasi publik sering gagal melakukan adaptasi sistemik ketika menghadapi tekanan eksternal seperti isu politik atau perubahan kebijakan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa kegagalan koordinasi lintas lembaga merupakan persoalan sistemik dan struktural, bukan hanya kesalahan individu.
Analisis dengan Network Theory
Network Theory memberikan perspektif tambahan untuk memahami struktur komunikasi. Dalam jaringan organisasi publik, aktor yang memiliki high betweenness centrality seharusnya berperan sebagai penghubung informasi antarunit. Namun Rahmawati dan Hidayat (2022) mencatat bahwa aktor ini sering tidak difungsikan secara optimal, menyebabkan informasi terhenti pada titik tertentu.
Liu dan Yuan (2019) juga menemukan bahwa cluster birokrasi yang sangat kuat menciptakan fragmentasi dalam jaringan komunikasi sehingga arus informasi tidak merata. Ketidakseimbangan degree centrality menyebabkan beberapa node menerima terlalu banyak beban informasi sementara node lainnya tidak memiliki akses. Hal ini menciptakan instabilitas komunikasi dan memperbesar potensi konflik koordinatif.