“Data produktivitas ini menunjukkan bahwa lahan pesisir yang selama ini tidak bisa ditanami masih memiliki potensi besar jika didukung teknologi yang tepat. Inilah yang terus kami dorong melalui kolaborasi PGN, BRIN, dan Pemkab,” tuturnya.
Dari sisi riset dan mitigasi bencana, BRIN menempatkan pengembangan padi biosalin sebagai bagian dari strategi teknologi untuk optimalisasi lahan terdampak bencana lingkungan, khususnya di wilayah pesisir dan daerah rawan salinitas.
Direktur Fasilitasi dan Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Wiwiek Joelijani, menekankan bahwa riset pertanian biosalin tidak hanya ditujukan untuk peningkatan produksi, tetapi juga sebagai langkah mitigasi dan pemulihan pascabencana.
“Untuk menjamin keberlanjutan, hasil produksi padi biosalin tidak hanya diarahkan sebagai komoditas konsumsi, tetapi juga dikembangkan untuk produksi benih, guna mendorong kemandirian benih lokal dan memperkuat ekosistem pertanian berbasis inovasi. Kami juga telah menyiapkan berbagai Teknologi Tepat Guna sebagai bagian dari mitigasi dan post-recovery bencana, agar masyarakat dapat lebih cepat bangkit dan beradaptasi,” katanya.
BACA JUGA:Menjaga Cahaya Budaya di Gunung Padang, Peneliti Apresiasi PWI Jaya
Menurut Wiwiek, pendekatan ini menjadi contoh hilirisasi riset yang berorientasi pada solusi nyata di lapangan, di mana inovasi teknologi tidak berhenti pada pengembangan varietas, tetapi terintegrasi dengan pendampingan, tata kelola lahan, dan penguatan kapasitas masyarakat.
Selain sektor pertanian, PGN juga memperkenalkan inovasi Petasol, teknologi pengolahan limbah plastik bernilai rendah menjadi bahan bakar minyak (BBM).
Teknologi ini sebelumnya dikembangkan untuk mendukung destinasi wisata ramah lingkungan di Karimunjawa dan kini diperkenalkan sebagai bagian dari pendekatan terpadu antara ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan, dan transisi energi berkelanjutan.
“Ke depan, PGN bersama BRIN dan Pemda berencana mereplikasi model kolaborasi ini di wilayah pesisir lain di Jawa Tengah. Salah satunya adalah rencana pengembangan di Kabupaten Batang pada 2026 dengan skala yang lebih luas, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, mitigasi bencana lingkungan, dan ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan,” jelas Catur.