ads header
leftbanner1
banner body artikel 1
banner body artikel 2
banner body artikel 3
banner body artikel 6
leftbanner2
leftbanner3
leftbanner4
footerbanner

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: fopen(/tmp/ci_session8njejedoi7qhcrl1mfjj071ab48b696i): failed to open stream: Disk quota exceeded

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 174

Backtrace:

File: /home/tecw2658/public_html/weradio.co.id/application/controllers/Frontend.php
Line: 5
Function: __construct

File: /home/tecw2658/public_html/weradio.co.id/index.php
Line: 316
Function: require_once

ASN Wajib Baca, Kementerian PANRB Revisi Aturan Tentang Jabatan Fungsional PNS

ASN Wajib Baca, Kementerian PANRB Revisi Aturan Tentang Jabatan Fungsional PNS

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melaksanakan uji publik rancangan revisi Peraturan Menteri PANRB No. 13/2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS.--

JAKARTA, WERADIO.CO.ID – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melaksanakan uji publik rancangan Revisi Peraturan Menteri PANRB No. 13/2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pns

Revisi ini sebagai bentuk transformasi sumber daya manusia, salah satu fokusnya adalah menciptakan SDM pemerintahan yang lincah.

Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaaan SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja, menjelaskan perubahan ini nantinya bisa disisipkan kebijakan yang bisa menyelesaikan masalah. 

"Di sini juga akan dibahas proses penilaian kinerja bukan lagi dari butir kegiatan, tapi dari hasil kualitas kinerja, ekspektasi atasan, dan perilaku individu,” jelas Aba saat memimpin diskusi mengenai rancangan Revisi Peraturan Menteri PANRB No. 13/2019 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (12/07). 

Dalam rapat tersebut, diikuti oleh 14 perwakilan instansi pusat untuk saling memberikan masukan terkait Revisi peraturan ini.

 BACA JUGA:Tak Melulu Negeri, Ini Berbagai Keunggulan Sekolah Swasta di Kota Tangerang

BACA JUGA:Gerai Kunciran Indah Dukung UMKM Menjadi Naik Kelas

BACA JUGA:Wajib Coba! Tips yang Perlu Kalian Ketahui Saat Mabuk Perjalanan

Aba menegaskan, perubahan ini tidak akan merugikan pihak manapun, tetapi menjadi momentum untuk melakukan penyederhanaan. Ada tiga poin penyederhanaan birokrasi, pertama adalah struktur organisasi berbasis kinerja. 

Kedua adalah bisnis proses lebih sederhana atau efisien serta berbasis pada output dan keahlian. 

Sedangkan poin ketiga adalah cascading tugas dan fungsi organisasi ke tugas dan fungsi pada ekspektasi kinerja pejabat Fungsional.

Dalam rancangan perubahan itu, kinerja pejabat Fungsional akan dinilai apakah pejabat tersebut sudah memenuhi ekspektasi atau target atasannya. Kemudian akan ada penilaian kinerja berdasarkan konversi predikat hasil evaluasi. 

“Tim penilai tidak ada lagi. Namun perlu atasan berkoordinasi dengan instansi pembina sehingga instansi pembina punya peran karena memiliki kompetensi pembinaan Jabatan Fungsional,” ujar Aba.

Peraturan yang targetnya selesai tahun ini juga akan mengatur pengelolaan kinerja dengan dialog kinerja. Sebab dengan adanya ekspektasi pimpinan akan ada subjektivitas sehingga tetap diperlukan penguatan dari instansi pembina.

 BACA JUGA:50 Anggota Capaska Kota Tangerang Memasuki Masa Training Center

BACA JUGA:Kemnaker dan PT DKI Gelar Job Fair Khusus Penyandang Disabilitas Pertama di Indonesia

BACA JUGA:PKS Gerah, Mendag Zulkifli Hasan Kampanye Anaknya saat Sosialisasi Harga Minyak Goreng

Sebagai bentuk penyederhanaan, jelas Aba, kebijakan ini akan menetapkan Jabatan Fungsional bukan lagi dengan Peraturan Menteri PANRB tetapi dengan Keputusan Menteri PANRB. 

Dengan catatan naskah akademik dan uji bebannya terpenuhi. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tidak lagi mengharuskan dengan peraturan dari instansi pembina, tetapi bisa hanya menggunakan surat edaran.

Kelompok Jabatan bisa berotasi secara dinamis mengikuti perkembangan kebutuhan organisasi dan dinamika global. 

“Perpindahan juga tetap antar kelompok Jabatan bisa berputar secara dinamis, nanti perpindahan ini akan diatur masa jabatannya mungkin 2 tahun bisa berpindah ke tempat lain,” ungkap Aba.

Sumber:

BERITA TERKAIT

ASN Harus Dapat Beradaptasi dengan Perubahan Digital

Kamis / 21-07-2022,21:16 WIB

ASN perlu didorong agar memiliki kompetensi yang bukan hanya sekadar normatif, tetapi juga dapat memanfaatkannya secara optimal sejalan dengan kemajuan teknologi dan informasi digital.

 ASN Harus Dapat Beradaptasi dengan Perubahan Digital

ASN Wajib Baca, Kementerian PANRB Revisi Aturan Tentang Jabatan Fungsional PNS

Rabu / 13-07-2022,21:45 WIB

Revisi ini sebagai bentuk transformasi sumber daya manusia, salah satu fokusnya adalah menciptakan SDM pemerintahan yang lincah.

ASN Wajib Baca, Kementerian PANRB Revisi Aturan Tentang Jabatan Fungsional PNS

Cara Pengalihan Status Kepegawaian non-ASN Menjadi PNS maupun PPPK

Jumat / 24-06-2022,19:39 WIB

Kata Mahfud, tidak perlu mencari siapa yang salah.

Cara Pengalihan Status Kepegawaian non-ASN Menjadi PNS maupun PPPK

SE Terbaru: ASN Tidak Masuk 28 Hari dalam Setahun Bakal Dipecat, atau 10 Hari Tanpa Keterangan

Kamis / 23-06-2022,13:53 WIB

Hal tersebut tercantum pada Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No.16/2022.

SE Terbaru: ASN Tidak Masuk 28 Hari dalam Setahun Bakal Dipecat, atau 10 Hari Tanpa Keterangan

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_write_close(): Failed to write session data (user). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp)

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: