ads header
leftbanner1
banner body artikel 1
banner body artikel 2
banner body artikel 3
banner body artikel 6
leftbanner2
leftbanner3
leftbanner4
footerbanner

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: fopen(/tmp/ci_sessionu458ve56qqsi12r9d87183r37n013qdd): failed to open stream: Disk quota exceeded

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 174

Backtrace:

File: /home/tecw2658/public_html/weradio.co.id/application/controllers/Frontend.php
Line: 5
Function: __construct

File: /home/tecw2658/public_html/weradio.co.id/index.php
Line: 316
Function: require_once

Kementerian PANRB Cabut Predikat WBK Empat Instansi Pemerintah, Ini Daftar Kasusnya

Kementerian PANRB Cabut Predikat WBK Empat Instansi Pemerintah, Ini Daftar Kasusnya

Ilustrasi wilayah bebas korupsi (WBK).-pixabay-pixabay

JAKARTA, WERADIO.CO.ID – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mencabut predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada empat unit kerja instansi pemerintah.

Keempat instansi pemerintah tersebut adalah Pengadilan Negeri Surabaya, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura, dan Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menjelaskan bahwa pencabutan ini terkait maladministrasi unit kerja yang sudah mendapatkan Predikat Wbk/WBBM.

Informasi tersebut bersumber dari masyarakat dan media massa kemudian selanjutnya Tim Penilai Nasional (TPN) melakukan konfirmasi kebenaran atas informasi maladministrasi tersebut kepada Tim Penilai Internal (TPI). 

“Predikat Zona Intergitas harus benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan, maka saat unit kerja/satuan kerja atau kawasan sudah tidak memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM, predikatnya harus dicabut,” jelasnya ditemui di Jakarta, Selasa, 5 Juli 2022. 

 BACA JUGA:Ternyata Corona Masih Ada, Jabodetabek Naik Status Level 2

BACA JUGA:BREAKING NEWS! Mendagri Tito Karnavian Ditunjuk Jokowi Sebagai Menteri PANRB Ad Interim

BACA JUGA:Lima Tempat Wisata di Bandung Paling Menarik dan Wajib Dikunjungi

Tidak hanya dilakukan pencabutan predikat, Kementerian PANRB juga melarang unit/satuan kerja atau kawasan tersebut diajukan lagi untuk mendapatkan predikat menuju WBK selama dua tahun setelah penetapan pencabutan diterbitkan.

Hal ini sesuai dengan poin C Bab IV yang termaktub dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90/2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah terkait Pencabutan Predikat Wbk/WBBM.

Predikat Wbk pada Pengadilan Negeri Surabaya diberikan pada 2019 dan dicabut sejak 3 Februari 2022. Pencabutan ini dilatarbelakangi oleh ditetapkannya Hakim dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya sebagai tersangka kasus penyuapan.

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta juga kehilangan Predikat Wbk sejak 14 Juni 2022 karena ditetapkannya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan sebagai tersangka kasus penyuapan oleh KPK. Unit kerja ini mendapat Predikat Wbk pada 2014.

Predikat Wbk Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur juga dicabut sejak 30 Juni 2022 akibat ditetapkannya Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur sebagai terdakwa tindak pidana gratifikasi dan pemerasan atas proyek pembangunan infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin. Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur menyandang WBK sejak 2020.

BACA JUGA:Tiga Pengendara Jatuh ke Jurang Akibat Tanah Longsor di Mamuju, Satu Luka Berat Dua Lainnya...

BACA JUGA:Banjir Dua Meter Kepung Lima Kecamatan di Bengkulu

BACA JUGA:Indonesia Tetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat PMK, Kasus Meluas ke 22 Provinsi

Sementara pada 2019, Predikat Wbk KBRI Singapura dicabut. Kementerian PANRB mengimbau kepada seluruh unit/satuan kerja atau kawasan yang dicabut predikatnya untuk segera melakukan perbaikan pada sistem pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pimpinan unit/satuan kerja atau kawasan juga harus meningkatkan pengawasan terhadap integritas aparatur di wilayahnya.

“Kami minta unit/satuan kerja atau kawasan penerima WBK maupun WBBM untuk betul-betul menjaga integritas, bertindak sesuai dengan predikat yang disandangnya, dan terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat,” imbuh Erwan.

TPI dan TPN akan terus memantau unit/satuan kerja atau kawasan yang telah mendapat predikat menuju WBK/WBBM sebagai upaya menjaga unit dan kawasan tersebut agar tetap mengedepankan pelayanan atau integritas dan memastikan tidak terdapat penurunan kualitas serta menjaga dari berbagai penyimpangan.

Masyarakat juga dapat memberi masukan maupun menyampaikan temuan jika ada unit yang melakukan pelanggaran melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-LAPOR!. 

Sumber:

BERITA TERKAIT

Kementerian PANRB Cabut Predikat WBK Empat Instansi Pemerintah, Ini Daftar Kasusnya

Rabu / 06-07-2022,10:13 WIB

Keempat instansi pemerintah tersebut adalah Pengadilan Negeri Surabaya, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura, dan Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur.

Kementerian PANRB Cabut Predikat WBK Empat Instansi Pemerintah, Ini Daftar Kasusnya

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_write_close(): Failed to write session data (user). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp)

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: