Oleh: Muhammad Abdan Syakuro
Di era digital, media sosial telah menjadi jendela utama bagi generasi muda untuk mengenal dunia politik. Bagi pemilih pemula di Indonesia, platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter sering kali menjadi sumber informasi politik utama, menggantikan peran media konvensional seperti koran atau televisi.
Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam cara pemilih muda memahami politik, dari model komunikasi satu arah menjadi komunikasi interaktif yang memungkinkan partisipasi aktif.
Media sosial bukan sekadar tempat menerima berita. Bagi saya, fenomena ini adalah peluang revolusioner untuk membentuk pemilih yang cerdas dan kritis. Pemilih pemula kini bisa mengikuti debat politik secara real-time, membandingkan program calon, bahkan berdiskusi dengan teman dan komunitas online.
Interaksi ini sejalan dengan teori two-step flow of communication dari Katz dan Lazarsfeld (1955), yang menekankan bahwa opini seseorang terbentuk melalui pengaruh sosial dan interaksi dengan “opinion leader” yang mereka percayai, bukan hanya dari media itu sendiri.
Di era media sosial, opinion leader bisa berupa influencer, akun berita, atau tokoh publik yang memiliki pengaruh luas. Bagi saya, hal ini menunjukkan bahwa politik tidak lagi eksklusif atau jauh dari kehidupan sehari-hari pemilih muda.
Selain itu, teori uses and gratifications (Katz, Blumler, & Gurevitch, 1973) menjelaskan bahwa individu menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka, termasuk kebutuhan informasi, identitas sosial, dan keterlibatan politik.
Menurut pengamatan saya, pemilih pemula cenderung memilih platform yang sesuai dengan gaya komunikasi mereka, mencari konten yang mudah dipahami, visual menarik, dan interaktif. Dari sini, saya berpendapat bahwa media sosial bisa menjadi sarana pembelajaran politik yang relevan dan dekat dengan kehidupan generasi muda, selama mereka dibimbing untuk memahami konteks secara kritis.
Namun, kemudahan ini tidak bebas risiko. Penyebaran hoaks, informasi bias, atau konten clickbait bisa memengaruhi persepsi politik pemilih muda. Tanpa literasi digital yang memadai, mereka rentan terjebak pada informasi yang menyesatkan. Saya percaya bahwa kemampuan menilai dan menganalisis informasi politik adalah kunci untuk mencegah disinformasi ini.
Manin (1997) menegaskan bahwa partisipasi politik yang sehat membutuhkan penilaian kritis dan opini yang rasional. Dari pengalaman saya mengamati perilaku generasi muda di media sosial, sering kali pemilih pemula terjebak pada informasi viral atau opini populer tanpa menilai kebenarannya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan politik dan literasi digital harus berjalan seiring.
Pembelajaran politik bagi pemilih pemula bukan sekadar konsumsi informasi, tetapi juga memahami konteks, menilai kredibilitas sumber, dan membentuk opini sendiri. Media sosial dapat berfungsi sebagai “laboratorium digital” yang memungkinkan pemilih muda mengasah kemampuan berpikir kritis, memahami berbagai perspektif, dan berpartisipasi dalam diskusi secara aktif.
Teori deliberative democracy dari Habermas (1984) menekankan bahwa demokrasi ideal bergantung pada kemampuan warga negara untuk berdiskusi secara rasional dan terbuka—prinsip yang menurut saya sangat relevan untuk interaksi politik di media sosial.
"Menurut saya, Pemilih pemula tidak boleh hanya menjadi penonton pasif dalam demokrasi digital. Mereka harus diberdayakan untuk menjadi aktor aktif yang mampu mempertanyakan, menganalisis, dan berkontribusi dalam ruang publik digital. Media sosial memiliki potensi besar untuk membentuk kesadaran politik yang kritis jika generasi muda dibekali dengan kemampuan literasi media dan politik. Tanpa itu, media sosial bisa menjadi pedang bermata dua: memberikan informasi sekaligus menyebarkan kebingungan dan disinformasi."
Di Indonesia, pemilih pemula memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas demokrasi. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan peningkatan signifikan partisipasi mereka dalam beberapa pemilu terakhir.
Saya melihat ini sebagai peluang emas untuk memperkuat demokrasi, tetapi juga sebagai peringatan: keaktifan kuantitatif tanpa pemahaman politik yang mendalam akan menghasilkan partisipasi yang dangkal dan mudah termanipulasi.
Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil harus bekerja sama dalam membangun ekosistem literasi digital dan politik yang komprehensif. Program-program ini tidak hanya menekankan informasi, tetapi juga keterampilan analisis, penilaian sumber, dan kemampuan argumentasi.