Menurut Dasco, kebijakan itu sudah disampaikan sekitar satu setengah bulan yang lalu, menunjukkan bahwa persiapan implementasi sudah dilakukan sejak lama. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan ini bukan merupakan keputusan spontan, melainkan hasil dari kajian dan persiapan yang matang.
Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat segera dilaksanakan pada tahun anggaran 2026, sejalan dengan RAPBN yang sedang dibahas di DPR.
BACA JUGA:Kalbe Dukung Program Kesehatan di KKN Tematik Merajut Nusantara NTT
Reformasi BUMN ini merupakan bagian dari agenda ekonomi yang lebih besar dalam RAPBN 2026. Pada poin kedelapan, ia menyoroti percepatan investasi dan perdagangan global, dengan APBN sebagai katalis. Prabowo menekankan pentingnya sinergi antara negara dan swasta sebagai motor penggerak ekonomi nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok dunia.
Dengan BUMN yang lebih efisien dan fokus pada kinerja, diharapkan perusahaan-perusahaan negara dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang lebih efektif dan memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan nasional.