Program Magang Kemnaker Hanya Jadi Solusi Sementara, Ekonom Desak Pemerintah Genjot Ini

JAKARTA,Weradio.co.id - Pemerintah mencoba untuk menambah keahlian para lulusan baru atau fresh graduate dengan program magang di Kemnaker. 451 perusahaan dikabarkan siap menampung peserta magang yang bakal digaji setara UMP.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memandang program magang nasional memberikan dampak yang bersifat jangka pendek atau temporer terhadap perekonomian Indonesia. Dia menilai pemerintah harus menggenjot investasi untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.

"Sifatnya temporer karena dampaknya belum bisa meng-capture seluruh angkatan kerja baru, sehingga yang diharapkan adalah pemerintah bisa mendukung investasi untuk bisa mendorong penyerapan tenaga kerja," kata Josua seperti dikutip Weradio.co.id dari antara.

Josua menegaskan bahwa peningkatan investasi domestik, terutama investasi swasta yang masuk ke sektor padat karya, menjadi kunci utama penciptaan lapangan kerja.

BACA JUGA:Pemangkasan Dana Bagi Hasil Tak Pengaruhi Tunjungan PNS DKI Jakarta, Tapi...

Investasi yang masuk diyakini akan mendorong penciptaan lapangan kerja secara signifikan sekaligus memperkuat produktivitas sektor manufaktur dan industri lain yang menyerap banyak tenaga kerja.

"Investasi memang tumbuh dari tahun ke tahun. Tapi, alangkah baiknya pemerintah bisa mengarahkan kembali lagi produktivitas ekonomi kita untuk bisa ditingkatkan dan harapannya lebih baik diarahkan kepada investasi yang padat karya," kata dia.

Sejak krisis finansial Asia 1997, Josua mencatat bahwa investasi di Indonesia cenderung bergeser ke sektor padat modal dan komoditas. Sementara investasi di sektor manufaktur padat karya menurun tajam.

Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengarahkan kembali investasi ke sektor padat karya agar dampaknya lebih terasa bagi penciptaan lapangan kerja.

BACA JUGA:Wow, Market Cap Pasar Modal Indonesia Mencapai Rp 15 Ribu Triliun

"Kita melupakan investasi di padat karya seperti manufaktur. Sehingga kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian bisa mendekati 30 persen, saat ini kurang dari 19 persen. Jadi inilah yang sebenarnya yang harus kita putar balik," kata Josua.

Beri Investor Kepastian

Di sisi lain, kepercayaan pelaku usaha perlu dijaga melalui kepastian hukum, percepatan perizinan, dan penegakan aturan agar investor mau menanamkan modal jangka panjang. Dalam hal ini, menurut Josua, reformasi struktural juga menjadi fondasi penting.

Adapun pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan ini diharapkan dapat mempercepat proses perizinan berusaha dan mempermudah investor.