Pemprov Jakarta Sudah Capai 16 Persen dari Target Sekolah Swasta Gratis

JAKARTA, Weradio.co.id - Dari 258 sekolah swasta gratis yang menjadi target Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2026, sebanyak 16 persen atau 40 sekolah swasta di antaranya sekarang sudah menerapkan program tersebut.

“Rencananya, 258 sekolah (swasta gratis) untuk 2026,” kata Wakil Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Sarjoko di Jakarta, seperti dikutip Weradio.co.id dari Antaranews.com, Rabu, 13 Agustus 2025.

Sarjoko menyebutkan, saat ini sebanyak 40 sekolah swasta atau 16 persen dari target di Jakarta sudah menerapkan program sekolah swasta gratis.

Meski demikian, lanjut Sarjoko, di satu sisi, program tersebut masih berproses secara regulasi karena belum ada Peraturan Gubernur (Pergub) khusus terkait program tersebut.

Sementara itu, berhubungan dengan anggaran, program sekolah swasta gratis sudah masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).

Sarjoko mengatakan, “Dari aspek anggaran, kemarin sudah masuk di dalam update-nya perubahan. Untuk 40 sekolah itu kurang lebih sekitar Rp 107 miliar."

Meskipun belum ada Pergub sekolah swasta gratis, Sarjoko mengakui bahwa Disdik DKI Jakarta sudah mengundang 40 sekolah swasta yang lebih dulu menjalankan program tersebut.

Menurut dia, seluruh pihak sekolah swasta tersebut tidak keberatan dengan belum adanya Pergub terkait dan sepakat untuk menjalankan program sekolah swasta gratis walaupun mereka belum memperoleh dana khusus.

“Meskipun mereka belum mendapatkan penyaluran dananya, secara prinsip mereka sudah menyepakati untuk menyelenggarakan sekolah gratis. Mereka juga tidak akan memungut biaya ke orang tua atau siswa,” jelas Sarjoko.

Sebelumnya, Sekretaris Disdik DKI Jakarta Taga Radja Gah mengatakan bahwa meskipun belum ada Pergub terkait sekolah swasta gratis, program tersebut sudah dilaksanakan agar setiap anak bisa secepatnya mulai bersekolah.

Dia menegaskan, keputusan tersebut dibuat setelah berdiskusi dengan pihak sekolah swasta yang ditunjuk.

“Untuk pembayaran memang menunggu Pergub, dan mereka paham. Inilah kolaborasi antara masyarakat dan Pemda. Sebenarnya kan ini untuk membantu wilayah-wilayah yang tidak ada sekolah negerinya,” ucap Taga.