ads header
leftbanner1
banner body artikel 1
banner body artikel 2
banner body artikel 3
banner body artikel 6
leftbanner2
leftbanner3
leftbanner4
footerbanner

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: fopen(/tmp/ci_sessionvo3oe4t7h424u6tck7dd7020gms63kgo): failed to open stream: Disk quota exceeded

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 174

Backtrace:

File: /home/tecw2658/public_html/weradio.co.id/application/controllers/Frontend.php
Line: 5
Function: __construct

File: /home/tecw2658/public_html/weradio.co.id/index.php
Line: 316
Function: require_once

SE Terbaru: ASN Tidak Masuk 28 Hari dalam Setahun Bakal Dipecat, atau 10 Hari Tanpa Keterangan

SE Terbaru: ASN Tidak Masuk 28 Hari dalam Setahun Bakal Dipecat, atau 10 Hari Tanpa Keterangan

Menpan RB Tjahjo Kumolo mengeluarkan SE Terbaru soal jam kerja ASN. --

JAKARTA, WERADIO.CO.ID - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat melakukan pengawasan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (Asn). 

Hal tersebut tercantum pada Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No.16/2022, yang merupakan tindak lanjut atas ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 94/2021 tentang Disiplin PNS.

BACA JUGA:Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2022, Ini Jadwal Lokasi dan Syaratnya

Pada SE tersebut disampaikan bahwa PPK diminta agar melakukan pengawasan terhadap ketentuan jam kerja ASN di lingkungan instansi masing-masing dan meningkatkan kepatuhan ASN dalam menaati ketentuan jam kerja. 

Bagi PNS yang Tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 Hari Kerja atau lebih dalam 1 tahun, akan diberikan hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Selain itu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS juga diberikan bagi PNS yang Tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 hari Kerja

Hal tersebut tertuang pada Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3) dan angka 4) Peraturan Pemerintah No. 94/2021 tentang Disiplin PNS.

BACA JUGA:Ini Daftar Nama Jalan dan Zona yang Diganti Anies dengan Tokoh Betawi di DKI Jakarta

“Sebagai upaya pencegahan pelanggaran Tidak Masuk Kerja yang lebih berat, serta percepatan pembinaan PNS yang melanggar ketentuan masuk Kerja di lingkungannya, PPK perlu membangun sistem pengawasan terhadap kehadiran pegawai dengan lebih cepat dan akurat sesuai dengan karakteristik masing-masing,” jelas Menteri Tjahjo.

Penerapan pola WFO dan WFH sejalan dengan upaya meminimalkan penyebaran COVID-19. 

Pengawasan pelaksanaan pola Kerja ini dapat dilakukan melalui pengembangan sistem yang sebelumnya telah digunakan dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah.

Dijelaskan bahwa jumlah Jam Kerja efektif bagi instansi pusat dan daerah yang melaksanakan lima atau enam hari Kerja memenuhi minimal 37,5 Jam per minggu. 

BACA JUGA:Anies Baswedan Ganti Nama Jalan dan Zona di DKI Jakarta dengan Tokoh Betawi

Untuk itu PPK diharapkan melakukan pengawasan terhadap Asn agar menaati Jam Kerja sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka menjamin tercapainya kinerja individu dan organisasi. 

SE ini ditujukan bagi Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung RI, Kepala BIN, Kepala LPNK, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

Kemudian Kesekretariatan Lembaga Non-Struktural, Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, Gubernur, Bupati dan Wali Kota. 

Surat edaran dapat diunduh pada link berikut :

https://jdih.menpan.go.id/puu-1491-Surat%20Edaran%20Menpan.html

Sumber:

BERITA TERKAIT

ASN Harus Dapat Beradaptasi dengan Perubahan Digital

Kamis / 21-07-2022,21:16 WIB

ASN perlu didorong agar memiliki kompetensi yang bukan hanya sekadar normatif, tetapi juga dapat memanfaatkannya secara optimal sejalan dengan kemajuan teknologi dan informasi digital.

 ASN Harus Dapat Beradaptasi dengan Perubahan Digital

ASN Wajib Baca, Kementerian PANRB Revisi Aturan Tentang Jabatan Fungsional PNS

Rabu / 13-07-2022,21:45 WIB

Revisi ini sebagai bentuk transformasi sumber daya manusia, salah satu fokusnya adalah menciptakan SDM pemerintahan yang lincah.

ASN Wajib Baca, Kementerian PANRB Revisi Aturan Tentang Jabatan Fungsional PNS

SE Terbaru: ASN Tidak Masuk 28 Hari dalam Setahun Bakal Dipecat, atau 10 Hari Tanpa Keterangan

Kamis / 23-06-2022,13:53 WIB

Hal tersebut tercantum pada Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No.16/2022.

SE Terbaru: ASN Tidak Masuk 28 Hari dalam Setahun Bakal Dipecat, atau 10 Hari Tanpa Keterangan

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_write_close(): Failed to write session data (user). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp)

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: