Antisipasi Cuaca Ekstrem, Dinas Pendidikan DKI Resmi Terapkan PJJ

JAKARTA, Weradio.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi memberlakukan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi seluruh satuan pendidikan di wilayah Jakarta. 

Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipatif untuk melindungi kesehatan dan keselamatan peserta didik di tengah kondisi cuaca ekstrem yang melanda ibu kota dalam beberapa hari terakhir.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 9/SE/2026 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, Kamis, 22 Januari 2026. Dalam Edaran itu disebutkan pelaksanaan PJJ berlaku mulai 22 Januari hingga 28 Januari 2026.

“Seluruh satuan pendidikan agar menerapkan pembelajaran jarak jauh selama berlangsungnya cuaca ekstrem,” demikian bunyi poin utama dalam surat edaran tersebut.

BACA JUGA:Perkuat Silaturahmi, PWI Pusat Gelar Natal Bersama Wartawan Kristiani

Penerapan PJJ ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2/SE/2026 tentang pelaksanaan tugas kedinasan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara fleksibel akibat kondisi cuaca ekstrem. 

Selain itu, kebijakan tersebut juga didasarkan pada informasi dan prediksi cuaca yang disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melalui surat bernomor e-0016/TB.01.02 tertanggal 22 Januari 2026.

Nahdiana menjelaskan, keputusan ini diambil semata-mata untuk meminimalkan risiko yang dapat ditimbulkan oleh cuaca ekstrem, terutama bagi peserta didik yang harus melakukan aktivitas di luar rumah.

“Langkah ini dilakukan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik,” ujar Nahdiana dalam keterangannya.

BACA JUGA:Nuanu Hemat Puluhan Ribu Liter BBM dan Gelontorkan Rp 5,6 Miliar untuk Sosial

Lebih lanjut, Dinas Pendidikan DKI Jakarta meminta seluruh kepala satuan pendidikan untuk memastikan pelaksanaan PJJ berjalan efektif. Sekolah juga diminta menyiapkan alternatif pembelajaran apabila ditemukan kendala teknis, seperti keterbatasan akses internet atau sarana pendukung lainnya.

Para kepala sekolah juga diwajibkan untuk menjalin koordinasi dengan Suku Dinas Pendidikan maupun Dinas Pendidikan DKI Jakarta jika menghadapi hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh.

Tak kalah penting, Nahdiana menekankan pentingnya komunikasi yang intensif antara pihak sekolah dan orang tua atau wali murid. Hal ini diperlukan agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal meski dilakukan secara daring.

“Kepala satuan pendidikan agar melakukan komunikasi secara aktif dengan orang tua/wali murid dan seluruh warga sekolah terkait mekanisme dan proses PJJ,” lanjut dia.